PARIMO, KONTEKS SULAWESI – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) resmi meluncurkan program digitalisasi distribusi pangan melalui Dasbor Simpul Distribusi Pangan Daerah. Inisiatif ini digagas Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Parimo untuk memperkuat lembaga ekonomi desa berbasis data terintegrasi, yang menjadikan BUMDes dan Kopdes Merah Putih sebagai penggerak utama ekonomi lokal.
Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan DKP Parimo, Rahmatia, SP, menjelaskan, proyek perubahan ini merupakan bagian dari upaya memperpendek rantai pasok pangan di tingkat desa.
“Dengan dasbor ini, setiap BUMDes dan Kopdes Merah Putih dapat saling bertukar informasi mengenai total stok pangan di masing-masing desa. Petani bisa mempromosikan hasil panennya langsung melalui BUMDes dan Kopdes yang menjadi mediator ekonomi desa,” ujarnya, Rabu (15/10/2025).
Rahmatia menegaskan, sistem ini mampu memangkas rantai distribusi yang sebelumnya melewati enam tahap menjadi hanya tiga: petani atau gapoktan, BUMDes/Kopdes, dan konsumen akhir.
“Digitalisasi ini membuat pemerintah dapat memantau stok dan harga hingga ke tingkat desa, serta membantu pengendalian inflasi dan pemerataan ekonomi daerah,” katanya.
Menurutnya, implementasi proyek perubahan ini sejalan dengan program reformasi birokrasi daerah yang diinisiasi Sekretaris Daerah Parimo dalam rangkaian Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN I), di mana Rahmatia mendapatkan bimbingan sebagai peserta Pelatihan Administrator Angkatan IV di PPSDM Regional Makassar.
Lebih lanjut, Rahmatia menguraikan enam fungsi utama Dasbor Simpul Distribusi Pangan, yakni:
Memantau ketersediaan dan stok pangan secara real time di berbagai lokasi.
Menganalisis rantai pasok, termasuk hambatan seperti transportasi dan penimbunan.
Menstabilkan harga pangan dengan intervensi bila terjadi lonjakan.
Mengoptimalkan distribusi bantuan pangan, agar tepat sasaran terutama saat darurat.
Mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan terperinci.
Mengintegrasikan data antarinstansi seperti BPS, TPHP, dan Perindag untuk memantau produksi, harga, serta stok pangan daerah.
Ia menambahkan, DKP Parimo juga tengah menyusun roadmap distribusi pangan daerah berbasis data terintegrasi yang berprinsip transparansi, kolaborasi, efisiensi, dan keberlanjutan.
“Peta jalan ini akan menjadi pedoman arah kebijakan distribusi pangan daerah, memperkuat peran BUMDes dan Kopdes Merah Putih sebagai simpul distribusi, sekaligus menjamin stabilisasi pasokan dan harga pangan,” terang Rahmatia.
Ia menutup, penguatan kelembagaan menjadi langkah awal memastikan keberhasilan implementasi roadmap tersebut.
“BUMDes dan Kopdes Merah Putih bukan hanya simpul distribusi, tetapi juga sumber daya ekonomi desa yang menghubungkan petani, pelaku usaha, dan konsumen secara langsung,” pungkasnya.
Laporan: Rizky Noho
