PARIMO, KONTEKS SULAWESI — Harga bawang merah, minyak goreng, dan beras menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri melalui Zoom Meeting, Senin (27/7/2026).
Rakor tersebut tidak hanya membahas pengendalian inflasi, tetapi juga kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, rakor dipimpin Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda, Aswini Dimpel, dan diikuti organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Perum Bulog Parigi Moutong, Kodim 1306/Kota Palu melalui Koramil 08/Parigi, serta Polres Parigi Moutong.
Secara nasional, rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir. Ia menekankan pentingnya penguatan pengendalian inflasi, terutama terhadap komoditas beras dan minyak goreng.
Tomsi juga mendorong pemerintah daerah bersama Perum Bulog untuk mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Berdasarkan pemantauan pekan keempat Juli 2026, tekanan harga beras terjadi di 152 kabupaten/kota, sedangkan kenaikan harga minyak goreng tercatat di 109 kabupaten/kota.
“Apakah tidak bisa kita lakukan Gerakan Pangan Murah yang masif seperti yang dulu lagi,” ujar Tomsi Tohir.
Menurutnya, GPM yang digelar secara luas sebelumnya mampu membantu menekan gejolak harga. Karena itu, langkah tersebut dinilai perlu kembali diperkuat untuk menjaga stabilitas pangan sekaligus daya beli masyarakat.
Sementara itu, Aswini Dimpel menyampaikan hasil pemantauan lapangan sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) terkait pengendalian inflasi. Ia menyebut bawang merah masih menjadi salah satu komoditas yang berkontribusi terhadap kenaikan harga di daerah.
“Dua minggu lalu kami turun langsung ke lapangan setelah mengikuti rapat inflasi bersama Ibu Gubernur Sulawesi Tengah. Dari hasil pemantauan, memang masih terdapat permasalahan pada komoditas bawang merah yang harganya relatif tinggi,” ungkapnya.
Hasil pemantauan menunjukkan harga bawang merah di Pasar Tolai berada pada kisaran Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Sementara bawang merah rebus mencapai sekitar Rp45.000 per kilogram. Di Pasar Parigi, harganya bahkan berada di kisaran Rp50.000 per kilogram.
Persoalan serupa juga ditemukan pada komoditas minyak goreng. Masyarakat di wilayah Parigi masih terbantu dengan keberadaan Rumah Pangan Kita (RPK) yang menyediakan minyak goreng bersubsidi dari Bulog dengan harga sekitar Rp16.000 per liter.
Namun, masyarakat di wilayah Toribulu dan sekitarnya masih menghadapi keterbatasan akses RPK sehingga harus membeli minyak goreng dengan harga sekitar Rp22.000 per liter.
Aswini mengimbau seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika, untuk memperkuat sosialisasi mengenai lokasi penjualan pangan bersubsidi agar masyarakat dapat memperoleh akses dan memanfaatkan program tersebut secara optimal.
Untuk komoditas beras, Aswini mengungkapkan harga di pasaran telah mencapai sekitar Rp15.000 per kilogram. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena Parigi Moutong merupakan salah satu daerah dengan surplus produksi beras terbesar di Sulawesi Tengah.
Ia menilai diperlukan kerja sama antardaerah untuk memperlancar distribusi pangan, khususnya bawang merah, sehingga harga tidak terbebani rantai distribusi yang terlalu panjang.
“Kita perlu mencari solusi bersama, termasuk menjalin kerja sama dengan daerah penghasil agar pasokan bawang merah maupun beras dapat masuk dengan harga yang wajar. Begitu juga minyak goreng, kita daerah penghasil kelapa, tetapi masyarakat masih membeli minyak dengan harga yang tinggi,” kata Aswini.
Selain persoalan pangan, rakor turut membahas kelancaran distribusi BBM serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Melalui rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan. Pemantauan harga secara berkala, penguatan distribusi, optimalisasi pangan bersubsidi, serta kerja sama antardaerah menjadi bagian dari langkah yang terus didorong.
Pemerintah daerah berharap berbagai langkah tersebut mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan pokok tersedia dengan harga yang wajar. “Pengendalian inflasi harus dilakukan bersama dengan memastikan pasokan lancar, distribusi tidak tersendat, dan masyarakat mendapatkan pangan dengan harga yang terjangkau,” pungkasnya.
Sumber: Diskominfo Parigi Moutong
