MOROWALI, KONTEKS SULAWESI — Peknas Morowali menegaskan langkah tegas memerangi kemiskinan di daerah penghasil nikel terbesar ini lewat Rakerda yang digelar di Bungku. Konsolidasi organisasi dan penataan strategi dianggap sebagai fondasi utama pemberdayaan ekonomi rakyat yang selama ini belum tersentuh optimal, meski Morowali mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Penguatan Ekonomi Kerakyatan Nasional (Peknas) Kabupaten Morowali menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Gedung Serbaguna Kota Bungku, Minggu, 30 November 2025. Agenda ini menjadi awal konsolidasi besar organisasi untuk memperkuat gerakan ekonomi rakyat di wilayah yang masih bergulat dengan persoalan kemiskinan.
Ketua Peknas Sulawesi Tengah, Isram Said Lolo, menegaskan komitmen pihaknya menghadirkan kerja nyata di tengah masyarakat sebagai bagian dari visi besar pengentasan kemiskinan nasional.
“Semua ini bukan hal yang instan. Ada proses, tahapan, dan perjuangan,” ujarnya.
Isram memaparkan bahwa mandat kepemimpinannya diterima pada Juni 2024, dengan tugas menyusun struktur organisasi Peknas dari tingkat provinsi hingga kecamatan. Seluruh struktur di 12 kabupaten dan satu kota, mencakup total 178 kecamatan, berhasil terbentuk hanya dalam 29 hari.
“Keberhasilan ini lahir dari komitmen. Saya bahkan siap mundur bila struktur tidak rampung dalam sebulan,” katanya.
Ia menekankan kembali bahwa Peknas hadir untuk memperjuangkan ekonomi rakyat sesuai amanat konstitusi. Karena itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi kunci penguatan program pemberdayaan, khususnya bagi masyarakat miskin di pedesaan yang mayoritas bekerja sebagai petani dan nelayan.
“Peknas tidak hanya menghitung peluang, tapi berdiri di garis depan menggerakkan pelaku ekonomi lokal,” pungkasnya.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Morowali, Drs. Emil, memaparkan kondisi kemiskinan daerah yang masih berada pada angka 10,38 persen atau lebih dari 20 ribu jiwa pada 2025. Padahal, Morowali kini tercatat sebagai kawasan industri terbesar kedua di dunia, dengan pertumbuhan ekonomi yang terus menanjak.
Ia menilai disparitas ini harus diatasi dengan langkah terukur. Sebagian besar penduduk miskin adalah petani, nelayan, dan pekerja serabutan yang menghadapi lemahnya akses pasar, situasi yang berulang setiap tahun.
“Dengan APBD Rp3,4 triliun dan PAD Rp1 triliun, seharusnya ada percepatan pengentasan kemiskinan,” tegasnya.
Pemerintah daerah menyambut positif hadirnya Peknas Morowali yang memiliki struktur hingga tingkat kecamatan. Organisasi ini diharapkan menjadi motor baru yang mampu mengawal distribusi hasil perikanan, pertanian, dan perkebunan agar lebih stabil dan menguntungkan masyarakat.
Emil menyoroti masalah klasik, banyak hasil tangkapan nelayan dan panen petani justru harus dijual keluar daerah akibat harga lokal yang tidak stabil.
“Tujuan kita sama, Morowali yang maju, mandiri, dan berkeadilan,” tutupnya.
Rakerda yang dirangkaikan dengan bimbingan teknis ini dibuka dengan seruan memperkuat kolaborasi antara masyarakat, Peknas, dan pemerintah. Dengan perencanaan lima tahun yang terarah dan eksekusi program-program nyata, Peknas Morowali diharapkan mampu menjadi ujung tombak pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengentasan kemiskinan di daerah pesisir dan pedalaman Morowali.
Laporan: Tommy Noho
